Jakarta – Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Indonesian Association for Public Administration (IAPA), Prof. Dr. M.R. Khairul Muluk, menegaskan bahwa kualitas administrasi publik merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan sebuah negara mengatasi kemiskinan. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam seminar “Indonesian Future of Public Administration in the Era of Disruption and Poverty Reduction” yang digelar di Gedung Grha Makarti Bhakti Nagari, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Seminar yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, Politeknik STIA LAN Jakarta, dan IAPA ini mengangkat tema “Transformasi Administrasi Publik dalam Menghadapi Era Disrupsi dan Strategi Percepatan Pengentasan Kemiskinan.” Kegiatan menghadirkan para akademisi, pemimpin, dan praktisi untuk membahas tata kelola pemerintahan yang adaptif menghadapi perubahan global.
Turut menjadi pembicara dalam seminar tersebut Guru Besar Universitas Gadjah Mada Agus Pramusinto, Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo, Ketua IAPA Prof. M.R. Khairul Muluk, pakar administrasi publik dari Filipina Alex Brillantes, serta Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta R. Luki Karunia. Acara dibuka dengan sambutan Kepala LAN RI Muhammad Taufiq dan Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar.
Dalam paparannya, Prof. Khairul Muluk menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan salah satu disiplin ilmu yang sejak awal reformasi dipandang strategis dalam memperbaiki fondasi penyelenggaraan negara, bersama ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu hukum.
Ia mengingatkan bahwa perkembangan global telah mengubah kebutuhan dunia kerja dan birokrasi secara drastis. Menurutnya, langkah sejumlah universitas di Tiongkok yang menutup sekaligus mentransformasi ratusan program studi merupakan sinyal bahwa pendidikan tinggi harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masa depan.
“Yang dilakukan bukan sekadar menutup program studi, tetapi melakukan engine swap, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, teknologi, dan pasar kerja yang terus berubah,” ujarnya.
Prof. Khairul juga menjelaskan bahwa dunia kini telah bergerak dari era VUCA menuju BANI, bahkan memasuki era PUMO (Polarized, Unthinkable, Metamorphic, dan Overheated). Kondisi tersebut membuat perubahan berlangsung jauh lebih cepat, tidak linier, sulit diprediksi, serta memunculkan tantangan baru bagi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, perubahan tersebut juga mengubah wajah kemiskinan. Persoalan tidak lagi hanya berkaitan dengan jumlah penduduk miskin, tetapi juga meningkatnya kelompok rentan miskin (vulnerable poverty) yang sewaktu-waktu dapat jatuh miskin akibat bencana, krisis ekonomi, disrupsi teknologi, maupun perubahan kebijakan.
“Administrasi publik harus mampu membaca perubahan yang sangat cepat. Pendidikan administrasi publik juga harus menyiapkan aparatur yang mampu menghadapi tantangan masa depan, bukan hanya menjawab kebutuhan hari ini,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya transformasi digital dalam pemerintahan. Indonesia, lanjutnya, telah menunjukkan kemajuan dalam indeks pemerintahan elektronik dunia, namun kualitas pendidikan administrasi publik dan pengembangan aparatur sipil negara harus terus disesuaikan dengan perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan dinamika global.
Usai acara, Prof. Khairul Muluk menegaskan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan merupakan cerminan langsung dari kualitas administrasi publik suatu negara.
“Sepanjang penanganan kemiskinan berhasil, itu menunjukkan administrasi publiknya juga bekerja dengan baik. Negara-negara yang administrasi publiknya maju umumnya mampu menekan angka kemiskinan secara lebih efektif,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa perubahan global yang sangat cepat menuntut birokrasi memiliki kemampuan beradaptasi terhadap berbagai tantangan baru. Karena itu, strategi pengentasan kemiskinan juga harus terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman.
Menanggapi pertanyaan mengenai korupsi, Prof. Khairul menegaskan bahwa praktik korupsi merupakan indikator masih lemahnya kualitas administrasi publik.
“Korupsi menunjukkan administrasi publik masih berada di bawah tekanan dan kualitasnya perlu terus diperbaiki. Semakin baik kualitas administrasi publik, semakin kecil peluang terjadinya korupsi,” tegasnya.
Melalui seminar ini, para peserta diharapkan memperoleh perspektif baru mengenai pentingnya reformasi administrasi publik sebagai fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang adaptif, bersih, serta mampu mempercepat pengentasan kemiskinan menuju Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.
