BOGOR — Kebijakan pembangunan daerah dinilai memiliki peran penting dalam memastikan agenda pelestarian lingkungan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Muaro Jambi, Budi Setiawan, SP., M.Si, saat menjadi salah satu pembicara dalam Forum Dialog Multipihak: Membangun Narasi Bersama Menuju Nature-Positive Indonesia, yang digelar di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut merupakan bagian dari I-CAN Think Forum 2026 bertema “Who Holds the Pen? Evidence, Communities, and Indonesia’s Nature-Positive Transition”. Kegiatan mempertemukan pembuat kebijakan, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media untuk membahas bagaimana pengetahuan, data, serta pengalaman masyarakat dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nyata dalam mendorong transisi Indonesia menuju pembangunan yang nature-positive.
Budi menekankan bahwa keberhasilan kebijakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh perspektif dan keberpihakan para pengambil kebijakan di daerah.
Menurutnya, setiap daerah dapat memiliki arah kebijakan lingkungan yang berbeda karena sangat bergantung pada bagaimana para perencana dan pemimpin daerah melihat hubungan antara lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
“Ketika kita menyusun kebijakan daerah, semuanya kembali kepada orang yang menyusun kebijakan. Kalau orang yang menyusun kebijakan memiliki perspektif yang kuat terhadap lingkungan, maka isu lingkungan akan menjadi bagian penting dalam rencana pembangunan,” ujar Budi.
Ia mencontohkan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Menurut Budi, perspektif terhadap lingkungan perlu masuk sejak tahap perencanaan sehingga keberlanjutan tidak hanya menjadi wacana, tetapi menjadi bagian dari arah pembangunan daerah.
Budi juga mengingatkan bahwa pelestarian lingkungan tidak boleh diposisikan berseberangan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Sebaliknya, menurut dia, tantangan terbesar justru bagaimana menciptakan model pembangunan yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari upaya menjaga alam.
“Kalau kita mengelola lingkungan, masyarakat harus mendapatkan manfaat ekonomi. Ketika masyarakat lapar, kita tidak bisa hanya meminta mereka menjaga lingkungan tanpa memberikan solusi atas kebutuhan hidupnya,” katanya.
Karena itu, ia mendorong agar pendekatan nature-positive tidak berhenti pada kampanye pelestarian, tetapi diterjemahkan menjadi model pengelolaan sumber daya alam yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Budi menilai pengelolaan lingkungan harus mampu menemukan titik keseimbangan antara kepentingan ekonomi, keberlanjutan sumber daya alam, dan kesejahteraan masyarakat.
“Kita harus menemukan titik keseimbangan. Bagaimana ekonomi dan sumber daya alam dapat dikelola sehingga pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Perkuat Kebijakan Berbasis Data
Dalam konteks Kabupaten Muaro Jambi, Budi mengatakan pemerintah daerah memiliki sejumlah tantangan sekaligus potensi besar dalam pengelolaan ekosistem gambut.
Menurutnya, Muaro Jambi memiliki kawasan gambut yang luas dan berada pada enam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Kondisi tersebut membuat kebijakan pengelolaan gambut membutuhkan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas pihak.
Budi menegaskan bahwa data menjadi instrumen penting untuk meyakinkan para pengambil kebijakan mengenai kondisi lingkungan dan menentukan langkah yang tepat.
“Ketika kita berbicara dengan kepala daerah, kita harus membawa data. Kita tunjukkan kondisi sebenarnya, data dari kementerian maupun hasil riset. Dengan begitu, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan asumsi,” katanya.
Ia mencontohkan pengelolaan kawasan gambut yang bersinggungan dengan aktivitas perkebunan dan keberadaan kanal.
Menurut Budi, pemerintah daerah perlu melibatkan perguruan tinggi dan para ahli untuk memastikan setiap kebijakan memiliki dasar ilmiah, termasuk dalam menentukan bagaimana kanal dikelola agar tidak memberikan dampak negatif terhadap ekosistem gambut.
“Karena itu kebijakan harus berhubungan dengan kondisi lapangan dan juga ekonomi masyarakat. Mudah mengucapkannya, tetapi implementasinya membutuhkan kerja bersama,” ujarnya.
Kolaborasi Jadi Kunci
Budi juga menilai forum multipihak seperti I-CAN Think Forum memiliki arti penting karena persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.
Pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, organisasi nonpemerintah, dan media dinilai perlu memiliki ruang untuk bertukar pengetahuan sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan di lapangan.
Menurut Budi, pemerintah daerah membutuhkan masukan dari berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya efektif dari sisi lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Kalau kita duduk bersama, sebenarnya tujuan kita sama, yaitu kesejahteraan bersama. Tinggal bagaimana kita menemukan model pengelolaan yang tidak bersifat ekstraktif, tetapi mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga alam,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya memastikan program perhutanan sosial berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Evaluasi terhadap izin dan praktik pengelolaan di lapangan, menurutnya, perlu dilakukan agar kebijakan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Gambut dan Potensi Ekonomi
Lebih lanjut, Budi mengatakan kawasan gambut memiliki fungsi ekologis penting, termasuk dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Karena itu, upaya menjaga gambut perlu menjadi bagian dari strategi pembangunan daerah.
Namun, ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya diberikan narasi mengenai potensi ekonomi karbon tanpa terlebih dahulu membangun kesadaran mengenai pentingnya menjaga ekosistem.
“Jangan selalu bicara bahwa nanti karbonnya bisa dijual. Yang penting masyarakat terlebih dahulu memahami bahwa menanam dan menjaga lingkungan itu memberikan manfaat. Setelah ekosistemnya terjaga dan potensinya berkembang, manfaat ekonominya dapat dibicarakan lebih lanjut,” katanya.
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga perlu membangun komunikasi dengan masyarakat dan dunia usaha agar aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan tetap memperhatikan karakteristik ekologis wilayah.
Menurutnya, pendekatan tersebut membutuhkan proses panjang, konsistensi kebijakan, serta keterlibatan berbagai pihak.
Sementara itu, I-CAN Think Forum 2026 diawali dengan pemutaran film dokumenter internasional “Becoming Nature Positive”, produksi Nature Positive Initiative, koalisi 27 organisasi global, bersama Open Planet Studios. Film tersebut sebelumnya ditayangkan perdana di Climate Hub Davos dalam rangkaian World Economic Forum Annual Meeting pada Januari 2026.
I-CAN merupakan pusat riset terapan di bawah Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University yang dibangun melalui kolaborasi IPB University dan University of Waterloo melalui FINCAPES Project dengan dukungan pendanaan dari Global Affairs Canada.
Sebagai salah satu pilar utama IPB Centre for Applied Research in Nature-based Solutions (I-CAN), I-CAN Think Forum berfungsi sebagai ruang untuk memobilisasi pengetahuan, berbagi pembelajaran lapangan, serta menerjemahkan hasil riset mengenai nature-based solutions menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan.
Melalui forum tersebut, para pemangku kepentingan didorong membangun narasi bersama bahwa transisi menuju Indonesia yang nature-positive membutuhkan lebih dari sekadar kebijakan. Dibutuhkan data, riset, pengalaman masyarakat, inovasi, serta keberanian para pengambil keputusan untuk menerjemahkannya menjadi aksi nyata di lapangan.
