Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Rakyat (PGR) secara resmi mendaftarkan Partai Gerakan Rakyat ke Kementerian Hukum Republik Indonesia di Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).
Pendaftaran ini menjadi tahapan penting setelah PGR mengantongi 38 Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum di seluruh provinsi Indonesia sebagai salah satu syarat memperoleh status sebagai partai politik berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usai kegiatan pendaftaran, Ketua DPD Partai Gerakan Rakyat Kabupaten Boyolali, Munir, menyampaikan optimismenya bahwa PGR dapat memenuhi seluruh persyaratan hukum dan mengikuti kontestasi Pemilu 2029.
“Kami optimistis Partai Gerakan Rakyat dapat diterima sebagai partai politik berbadan hukum dan nantinya bisa mengikuti Pemilu 2029,” ujarnya.
Menurut Muniri, kondisi organisasi PGR di Boyolali terus berkembang dengan situasi daerah yang kondusif. Struktur kepengurusan telah terbentuk hingga tingkat kecamatan melalui Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di seluruh 22 kecamatan di Kabupaten Boyolali.
Sebagai daerah yang mayoritas masyarakatnya bergerak di sektor pertanian, Muniri menegaskan bahwa perjuangan PGR di Boyolali akan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan petani.
Ia berharap pemerintah dapat menghadirkan kebijakan yang memudahkan petani memperoleh pupuk dan obat-obatan pertanian dengan harga terjangkau serta ketersediaan yang memadai. Selain itu, perhatian terhadap persoalan irigasi saat musim kemarau juga menjadi prioritas.
“Kami ingin persoalan kekurangan air saat musim kemarau dapat diatasi sehingga petani mampu meningkatkan produktivitas. Harapan kami, petani di Boyolali dapat melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun,” katanya.
Munir menjelaskan bahwa Boyolali memiliki sejumlah waduk yang selama ini menjadi sumber irigasi, namun menurutnya pengelolaan dan distribusi air masih perlu ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan pertanian secara optimal.
Menghadapi Pemilu 2029, PGR Boyolali menargetkan dapat mengirimkan kader terbaik untuk duduk di lembaga legislatif. Meski belum menetapkan jumlah kursi yang menjadi target, ia menegaskan partainya akan berupaya memperoleh hasil semaksimal mungkin.
“Kami ingin menghadirkan pengurus yang bersih, jujur, amanah, sehingga dapat berkontribusi mewujudkan Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera,” tutur Muniri.
Munir juga menyampaikan pandangan pribadinya mengenai tokoh nasional Anies Baswedan. Ia menilai Anies sebagai sosok yang memiliki integritas dan menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan yang menurutnya mengedepankan kejujuran dan amanah.
Pendaftaran Partai Gerakan Rakyat ke Kementerian Hukum menjadi bagian dari proses administrasi menuju pengesahan sebagai partai politik berbadan hukum. Setelah proses tersebut rampung, PGR akan melanjutkan konsolidasi organisasi di seluruh Indonesia sebagai persiapan menghadapi agenda politik nasional mendatang.
