Berita  

FSP RTMM-SPSI Soroti PP 28/2024, Minta Pemerintah Perhatikan Ekosistem Industri dan Pekerja

Avatar photo
banner 120x600

Suara pembaharuan.net|| JAKARTA – Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Seluruh Indonesia (PP FSP RTMM–SPSI) Hendry Wardana, S.H., meminta pemerintah mempertimbangkan secara menyeluruh dampak penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 terhadap keberlangsungan industri rokok, tembakau, makanan dan minuman serta tenaga kerja yang menggantungkan hidup pada sektor tersebut.

Hendry mengatakan, FSP RTMM-SPSI menyoroti sejumlah ketentuan dalam PP 28/2024, mulai dari rencana pembatasan tar dan nikotin pada produk tembakau, pengaturan gula, garam dan lemak (GGL), hingga rencana pengenaan cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan.

Menurutnya, setiap kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik dan struktur industri di Indonesia. Khusus industri hasil tembakau, Hendry menilai kondisi Indonesia berbeda dengan negara-negara lain yang menjadi rujukan dalam penyusunan sejumlah kebijakan tersebut.

“Kalau kita bicara pembatasan tar dan nikotin, maka kita juga harus bicara bagaimana ekosistem tembakau yang ada di Indonesia. Ekosistem tembakau Indonesia tentu berbeda dengan negara-negara luar,” ujar Hendry usai diskusi publik Nalar Kita bertajuk “Menata Masa Depan Industri dan Ketenagakerjaan: Daya Saing Industri, Perlindungan Pekerja dan Arah Pembaruan Regulasi” yang digelar FSP RTMM-SPSI di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Hendry mencontohkan karakteristik produk tembakau Indonesia yang didominasi rokok kretek. Menurutnya, karakteristik rokok kretek berbeda dengan rokok putih yang banyak diproduksi di negara-negara Eropa. Perbedaan tersebut, kata dia, perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan batasan dan tahapan implementasi regulasi.

Ia juga menyoroti keberadaan industri sigaret kretek tangan (SKT) yang memiliki karakteristik padat karya. Menurut Hendry, sektor tersebut secara langsung melibatkan sekitar 500 ribu pekerja, termasuk pekerja dengan tingkat pendidikan yang relatif terbatas.

“Di Eropa maupun negara-negara Amerika Latin dan lainnya tidak ada industri sigaret kretek tangan seperti yang ada di Indonesia. Karena itu, jangan hanya melihat produknya, tetapi juga harus melihat ekosistem dan tenaga kerja yang ada di belakangnya,” katanya.

Hendry menegaskan, FSP RTMM-SPSI tidak berada pada posisi menolak regulasi maupun kebijakan perlindungan kesehatan masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah memastikan setiap kebijakan dibuat berdasarkan kondisi konsumsi dan karakteristik masyarakat Indonesia, termasuk struktur industri serta keberadaan sektor informal.

Menurut dia, penerapan standar secara seragam terhadap produk industri formal tanpa memperhatikan pola konsumsi masyarakat berpotensi menimbulkan persoalan baru. Industri formal yang harus memenuhi berbagai standar dapat mengalami tekanan, sementara produk yang tidak melalui proses standardisasi dan pengawasan justru berpotensi semakin berkembang.

“Bukan berarti kami anti-regulasi dan bukan anti-kesehatan. Yang kami minta adalah bagaimana pola konsumsi masyarakat Indonesia juga diperhatikan. Pemerintah perlu mengkaji kembali apakah seluruh ketentuan tersebut bisa diterapkan secara efektif sesuai dengan tujuan kesehatan,” tegasnya.

Karena itu, Hendry mendorong pemerintah mempertimbangkan pendekatan transisi yang lebih konstruktif, antara lain melalui pemberian insentif dan dukungan terhadap industri agar mampu melakukan penyesuaian secara bertahap. Menurutnya, kebijakan transisi tidak harus selalu diwujudkan melalui penambahan beban fiskal terhadap industri.

Ia mencontohkan kebijakan pemerintah dalam mendorong industri kendaraan listrik. Pemerintah dapat memberikan insentif kepada industri yang melakukan transformasi tanpa semata-mata memberikan beban tambahan kepada industri konvensional. Pendekatan serupa, menurutnya, dapat dipertimbangkan dalam proses transformasi industri rokok, makanan dan minuman.

“Bagaimana pemerintah memberikan insentif dan dukungan sehingga industri memiliki kemampuan untuk melakukan transisi. Jangan hanya melihat beban fiskal, tetapi juga lihat kontribusi industri terhadap perekonomian dan penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.

Hendry menilai persoalan utama PP 28/2024 saat ini berada pada tahap implementasi dan penyusunan aturan turunannya. Di satu sisi, pemerintah memiliki kewajiban untuk menerbitkan aturan pelaksana, tetapi di sisi lain pemerintah juga perlu menghitung secara matang dampak yang mungkin muncul apabila seluruh ketentuan diterapkan tanpa penyesuaian.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi titik penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan, apabila diperlukan, merevisi ketentuan yang dinilai belum sesuai dengan kondisi industri nasional.

“Jangan sampai ketika aturan turunannya dibuat, ternyata dampaknya sangat panjang terhadap industri dan pekerja. Karena itu, menurut kami, pemerintah perlu mengambil sikap untuk mengkaji kembali bahkan merevisi aturan apabila memang diperlukan,” katanya.

Hendry juga meminta Menteri Perindustrian memberikan perhatian lebih besar terhadap industri rokok, tembakau, makanan dan minuman. Ia menilai sektor-sektor tersebut memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian nasional sekaligus memiliki karakteristik yang relatif kuat karena sebagian besar rantai produksinya berbasis di dalam negeri.

“Kalau ingin industri Indonesia tumbuh dan pekerja semakin terserap, maka perbaikan regulasi harus menjadi perhatian penting. Pesan kami kepada Menteri Perindustrian, tolong perhatikan industri rokok, tembakau, makanan dan minuman,” ujar Hendry.

Dalam kesempatan tersebut, Hendry juga menyinggung proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan. Ia mengatakan FSP RTMM-SPSI telah melakukan dialog dengan DPR maupun pemerintah untuk menyampaikan aspirasi pekerja terkait arah pembaruan regulasi ketenagakerjaan.

Menurutnya, proses penyerapan aspirasi yang dilakukan pemerintah dan DPR saat ini dinilai lebih terbuka dan akomodatif dibandingkan proses pembahasan regulasi ketenagakerjaan sebelumnya. Namun, ia menekankan bahwa aspirasi tersebut harus benar-benar diwujudkan dalam substansi RUU Perlindungan Ketenagakerjaan.

“Pada prinsipnya kami mengapresiasi pemerintah maupun DPR yang sampai saat ini lebih aspiratif dan akomodatif. Tinggal bagaimana aspirasi yang sudah diserap itu benar-benar diimplementasikan dalam RUU Perlindungan Ketenagakerjaan,” katanya.

Hendry memastikan FSP RTMM-SPSI akan terus mengawal proses pembahasan regulasi tersebut melalui jalur dialog dan penyampaian aspirasi. Menurutnya, keterlibatan serikat pekerja penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya dirumuskan dari perspektif pemerintah dan pengusaha, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata para pekerja di lapangan.

FSP RTMM-SPSI merupakan federasi serikat pekerja yang mewadahi pekerja di sektor industri rokok, tembakau, makanan dan minuman. Melalui forum Nalar Kita, organisasi tersebut mendorong dialog antara pekerja, pemerintah, dunia usaha dan akademisi untuk mencari titik temu antara perlindungan kesehatan, keberlangsungan industri, daya saing usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *