JAKARTA — Gabungan Industri Pengerjaan Logam dan Mesin Indonesia (GAMMA) mendorong pemerintah menjadikan belanja pemerintah sebagai salah satu instrumen utama untuk memperkuat industri mesin dan pengerjaan logam nasional.
Optimalisasi belanja barang dan jasa yang bersumber dari APBN dinilai tidak sekadar memenuhi kebutuhan pemerintah, tetapi juga dapat menjadi pengungkit peningkatan kapasitas produksi, inovasi teknologi, penyerapan tenaga kerja, pengembangan rantai pasok, hingga percepatan kemandirian industri nasional.
Ketua Umum GAMMA Dadang Asikin menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di sela seminar Indo Machinery Investment and Trade Show 2026 di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Dadang, pameran industri permesinan bukan hanya menjadi ruang untuk memperkenalkan teknologi dan produk terbaru, tetapi juga menjadi momentum penting untuk memetakan kebutuhan industri nasional yang hingga kini belum seluruhnya mampu dipenuhi produsen dalam negeri.
“Ada kebutuhan nasional yang belum bisa dipenuhi industri dalam negeri. Persoalannya bisa karena informasi dari pengguna belum tersampaikan kepada industri, atau memang industrinya belum siap,” ujar Dadang.
Ia mengungkapkan sedikitnya terdapat dua persoalan yang perlu dijembatani. Pertama, kebutuhan pengguna industri belum sepenuhnya tersampaikan kepada produsen dalam negeri. Kedua, terdapat kebutuhan tertentu yang memang belum dapat dipenuhi karena keterbatasan kapasitas produksi maupun penguasaan teknologi.
APBN Jangan Sekadar Membeli, tetapi Menggerakkan Ekosistem Industri
Menurut Dadang, pemerintah memiliki posisi strategis untuk memperkecil kesenjangan tersebut melalui kebijakan pengadaan barang dan jasa.
Ia mencontohkan kebutuhan mesin untuk sektor pendidikan, khususnya sekolah menengah kejuruan (SMK). Jika mesin yang dibutuhkan dapat diproduksi oleh industri nasional, maka pengadaan pemerintah seharusnya diarahkan menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas industri dalam negeri.
“Kenapa tidak dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong belanja pemerintah? Misalnya kebutuhan mesin untuk SMK yang kapasitas produksinya masih bisa dipenuhi industri dalam negeri,” katanya.
Dadang menegaskan, pengadaan pemerintah tidak semestinya hanya dilihat dari sisi terpenuhinya kebutuhan barang. Pemerintah juga perlu menghitung multiplier effect terhadap industri pendukung, tenaga kerja, pendidikan vokasi, hingga pengembangan teknologi.
“Belanja pemerintah jangan serta-merta hanya difokuskan untuk membeli. Harus dilihat lebih jauh, apakah ada dampaknya terhadap industri lain, terutama industri pendukung,” ujarnya.
Dengan pendekatan tersebut, belanja pemerintah dapat menjadi instrumen kebijakan industri yang menciptakan permintaan bagi produk nasional sekaligus mendorong pelaku usaha meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.
TKDN Harus Dirancang Sejak Awal Proyek
GAMMA juga mendorong penguatan penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), khususnya dalam berbagai proyek strategis pemerintah.
Dadang menilai keterlibatan industri nasional harus dirancang sejak tahap awal perencanaan proyek. Pemerintah perlu mengidentifikasi sejak dini jenis barang, mesin, dan peralatan yang sebenarnya sudah mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.
Ia mencontohkan pembangunan fasilitas industri seperti kilang. Sejak proses tender, kebutuhan peralatan seharusnya sudah dipetakan dan memberikan ruang yang memadai bagi produk manufaktur nasional.
“Jangan sampai ketika tender sudah selesai, kemudian barang yang dibeli semuanya impor. Ini harus menjadi trigger dari program APBN,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, kebijakan Approved Manufacturer List (AML) dinilai dapat menjadi salah satu instrumen untuk memastikan produk industri nasional memiliki akses dan peluang masuk ke dalam rantai pasok proyek-proyek strategis.
Peluang Rp225 Triliun Jangan Sampai Lewat
Besarnya potensi investasi nasional juga menjadi perhatian GAMMA. Dadang menyebut hingga Juli 2026 terdapat sekitar Rp225 triliun dana yang diarahkan untuk investasi pada sejumlah program, termasuk proyek strategis.
Menurutnya, nilai tersebut merupakan peluang besar bagi industri mesin, manufaktur, dan pengerjaan logam nasional untuk meningkatkan kapasitas serta memperluas pasar.
“Kalau 10 persennya saja masuk ke dalam negeri, sekitar Rp22 triliun. Itu sudah sangat besar bagi teman-teman industri,” ujarnya.
Karena itu, GAMMA mendorong agar investasi yang masuk ke Indonesia tidak berhenti pada pembangunan proyek, tetapi juga memberikan dampak terhadap penguatan rantai pasok domestik.
Industri nasional, kata Dadang, harus didorong untuk naik kelas dari sekadar pengguna teknologi impor menjadi bagian penting dari ekosistem produksi dan pemasok mesin serta komponen bagi proyek-proyek strategis.
SDM dan Teknologi Harus Berjalan Beriringan
Selain keberpihakan melalui kebijakan anggaran dan pengadaan, GAMMA menilai pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi faktor yang tidak kalah penting.
Keinginan Indonesia untuk memproduksi mesin secara mandiri, menurut Dadang, membutuhkan tenaga ahli yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga pengalaman dan kompetensi praktis di dunia industri.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pendidikan vokasi, program magang, serta beasiswa yang dirancang berdasarkan kebutuhan strategis industri.
Dadang mencontohkan model pendidikan vokasi di Jerman yang mengintegrasikan pembelajaran di institusi pendidikan dengan pengalaman bekerja langsung di industri.
“Kalau memang mau industri kita maju, program vokasi dan magangnya harus kuat. Setelah selesai kuliah, mereka sudah punya kemampuan industri dan bisa langsung bekerja,” jelasnya.
Ia juga mendorong agar program beasiswa pemerintah, termasuk LPDP, dapat lebih diarahkan untuk mendukung kebutuhan strategis industri nasional.
Tenaga ahli Indonesia, misalnya, dapat dikirim ke negara-negara yang memiliki teknologi permesinan maju untuk mempelajari bidang yang secara spesifik dibutuhkan industri nasional.
“Kalau memang mau industri maju, kita bisa programkan orang untuk belajar di negara seperti Jerman, kemudian kembali ke Indonesia membawa kemampuan dan teknologinya,” katanya.
Kampus dan Industri Harus Terhubung
Penguatan hubungan antara perguruan tinggi vokasi dan dunia industri juga menjadi bagian penting dalam pembangunan ekosistem industri mesin nasional.
Dadang menilai program magang mahasiswa masih menghadapi berbagai tantangan. Tidak semua perusahaan memiliki kesiapan menerima mahasiswa magang, bahkan sebagian masih memandang peserta magang sebagai beban tambahan.
Menurutnya, diperlukan skema kerja sama yang lebih terstruktur agar mahasiswa dapat memberikan kontribusi nyata terhadap proses produksi sekaligus memperoleh pengalaman kerja yang relevan.
“Harus ada program yang jelas. Kalau mahasiswa magang membantu produksi, jangan dianggap sebagai beban perusahaan. Harus ada job description yang jelas,” ujarnya.
GAMMA berpandangan bahwa penguatan industri mesin nasional membutuhkan roadmap yang terintegrasi, mulai dari kebijakan pemerintah, keberpihakan anggaran, penguatan TKDN, pengembangan teknologi, pendidikan vokasi, program magang, hingga pembangunan rantai pasok nasional.
Dengan kebijakan yang konsisten dan sinergi antara pemerintah, industri, perguruan tinggi, serta lembaga pendidikan vokasi, Dadang optimistis Indonesia memiliki peluang lebih besar untuk memperkuat industri mesin nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap produk impor.
“Pada akhirnya kita membutuhkan rencana yang jelas, baik dari sisi SDM maupun ekosistem pengembangan industri mesin,” pungkasnya.
