Jakarta, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-57, dengan tema “Tingkatkan Silaturahmi dan Saling Berbagi di Bulan Suci Ramadhan 1446 H” di Ballroom Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/03/25).
Usai acara buka puasa bersama kepada awak media Ketua Dewan Penasehat IPERINDO Bambang Haryo Soekartono menekankan pentingnya industri yang tergabung dalam asosiasi IPERINDO sebagai industri strategis yang melayani sertifikasi bagi kapal-kapal atau transportasi laut yang berfungi sebagai infrastruktur atau jembatan sekaligus sebagai alat transpot. Sehingga industri maritim ini sangat strategis, ungkapnya.
Industri Galangan Kapal sangat mengharapkan insentif-insentif dari pemerintah sehingga bisa berkembang semakin besar dan semakin berkualitas. Industri kapal benar-benar mendukung transportasi laut yang dapat memberikan dampak peningkatan perekonomian yang luar biasa besar. Karena logistik tanpa industri maritim tidak bisa. Maka kita perlu industri maritim mendapatkan harga spesial gas dari PGN dan Pertamina kalau perlu di bawah harga HGBT dengan insentif harga khusus, terang Anggota DPR RI F-Gerindra ini.
Selain itu Bambang Haryo juga menyoroti insentif kelistrikan, perpajakan dan banyaknya perijinan yang tumpang tindih
untuk industri galangan kapal. Sehingga kedepannya industri galangan kapal Indonesia semakin baik sehingga bisa memberikan kontribusi kelancaran dalam transportasi laut. Karena sertifikasi dari pada transportasi laut sangat tergantung dengan industri galangan kapal, paparnya.
Ketua Umum IPERINDO, Anita Puji Utami, menyampaikan bahwa industri galangan kapal semakin berkembang dan mandiri, tetapi masih membutuhkan dukungan kebijakan dari pemerintah. Ia mengusulkan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi industri pelayaran, serta kemudahan bea masuk bagi barang-barang impor yang masih diperlukan dalam produksi kapal.
“Kami berharap adanya pembebasan PPN, seperti yang sudah diterapkan di industri pelayaran. Selain itu, regulasi terkait bea masuk juga perlu dipermudah untuk mendukung kelangsungan industri ini,” jelasnya.
Anita juga menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur menuju galangan kapal yang masih terbatas di beberapa wilayah pesisir. Ia mengusulkan agar pemerintah daerah turut berperan dalam memperbaiki akses logistik agar industri galangan kapal dapat beroperasi lebih optimal.
“Kami juga sudah membayar pajak, tetapi masih dibebankan dengan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang terkesan tumpang tindih. Kami berharap pemerintah dapat memberikan fasilitas yang lebih adil, seperti pengerukan dan pendalaman jalur akses menuju galangan kapal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia juga mengapresiasi BUMN dan pihak swasta yang mulai memesan kapal dari industri dalam negeri. Namun, ia menekankan bahwa pemerintah perlu memastikan kebijakan yang berpihak pada industri lokal agar produksi kapal dalam negeri tidak kalah bersaing dengan kapal impor.
Perwakilan Kementerian Perindustrian, Sungkono, menyikapi apa yang di sampaikan ketua umum IPERINDO dan Bambang Haryo, ia menyatakan bahwa IPERINDO merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan industri galangan kapal di Indonesia.
“Tanpa industri galangan kapal yang kuat, konektivitas transportasi laut tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, kami terus berupaya menerbitkan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri ini,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa kapasitas industri galangan kapal di Indonesia saat ini mampu membangun kapal baru hingga 1 juta Tonase Bobot Mati (DWT) per tahun dan mereparasi kapal hingga 12 juta DWT per tahun. Dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah, diharapkan kapasitas ini dapat terus meningkat sehingga industri galangan kapal nasional semakin berdaya saing.
“Dengan sinergi antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, kita bisa memperkuat industri ini dan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” pungkasnya.
Acara buka puasa bersama ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi bagi pelaku industri kapal, tetapi juga momentum untuk membahas tantangan dan solusi bagi kemajuan industri maritim Indonesia.
