Suara pembaharuan.net||JAKARTA – Imparsial bersama AIDP, WALHI, PUSAKA, JUBI, LBH Papua, LBH Merauke, dan WALHI Papua meluncurkan hasil penelitian bertajuk “Dampak Ekologis dan Sosial serta Pelibatan Militer dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kabupaten Merauke” di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Penelitian tersebut mengungkap sejumlah persoalan yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan PSN di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, mulai dari perubahan lingkungan, dampak terhadap kehidupan masyarakat adat, hingga perluasan keterlibatan militer dalam ruang sipil dan pengamanan proyek pembangunan.
Kegiatan ini menghadirkan empat pemapar dari tim peneliti, yakni Evitarossi Budiawan, Peneliti Senior Imparsial; Ambrosius Mulait, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat; Teo Reffelsen, Manajer Pembelaan Hukum; dan Riyadh Putuhena, Peneliti Imparsial. Sementara itu, Dr. Adriana Elisabeth, Peneliti BRIN, hadir sebagai penanggap.
Menurut Evitarossi, tim menggunakan pendekatan ekologi politik untuk melihat perubahan lingkungan tidak semata-mata sebagai proses alamiah, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan, kepentingan ekonomi, kondisi geografis, serta relasi kekuasaan. Penelitian menggunakan metode campuran, meliputi wawancara, diskusi kelompok terarah, analisis spasial, pemetaan geografis (GIS), citra satelit, serta pengolahan data sekunder.
Ia menegaskan, penelitian tersebut juga bertujuan menghasilkan pengetahuan berbasis bukti (evidence-based knowledge) yang dapat menjadi bahan evaluasi
kebijakan pembangunan ke depan.
Evitarossi turut mengingatkan bahwa bagi masyarakat adat Papua, hutan bukan sekadar sumber ekonomi, melainkan ruang hidup yang berkaitan erat dengan sumber pangan, keberlangsungan komunitas, dan identitas budaya.
Berdasarkan penelusuran tim melalui data spasial dan sumber lainnya, terdapat sekitar 17 perusahaan dengan total luas konsesi mencapai 1,4 juta hektare atau sekitar 31,83 persen dari wilayah administratif Kabupaten Merauke. Penelitian juga mencatat kehilangan tutupan pohon sekitar 22.000 hektare dalam periode 2020–2025, yang mencakup kawasan hutan, rawa, sabana, dan padang rumput.
Teo Reffelsen Tim Peneliti Imparsial juga mengungkapkan kesaksian masyarakat mengenai perubahan kualitas air di sekitar kawasan pembangunan. Air yang sebelumnya dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari disebut mengalami perubahan kondisi dan menimbulkan keluhan kesehatan. Selain itu, penelitian mencatat keberadaan 66 pos militer di sekitar kawasan konsesi, yang menurut tim perlu menjadi perhatian dalam memastikan pengawasan lingkungan serta perlindungan hak masyarakat adat.
Berdasarkan temuan lapangan, terdapat lima batalion teritorial pembangunan di Kabupaten Merauke. Riyadh mengatakan tim menggunakan empat indikator untuk mengukur pelibatan militer, yakni subordinasi, kesementaraan, lingkup keterlibatan, dan pengawasan. Hasil analisis tersebut menempatkan keterlibatan militer dalam PSN Merauke pada level tiga, yaitu mengarah pada substitusi fungsi sipil oleh militer.
Riyadh Putuhena Tim Peneliti Imparsial menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian dari sisi batas kewenangan institusi militer, profesionalisme TNI, mekanisme pengawasan, dan perlindungan masyarakat adat. Ia juga menyebut pola keterlibatan militer dalam proyek pembangunan berskala besar tidak hanya ditemukan di Merauke, tetapi memiliki kemiripan dengan sejumlah proyek di wilayah lain. Menurutnya, persoalan pembangunan tidak semestinya seluruhnya dipandang melalui pendekatan keamanan.
Ambrosius Mulait: Paparan Penelitian Pusaka Bentala Rakyat
Ambrosius Mulait, Peneliti Pusaka Bentala Rakyat sekaligus anggota tim peneliti, turut hadir sebagai pemapar dalam peluncuran hasil penelitian tersebut.
Adriana Elisabeth: Penanggap dari BRIN
Peneliti BRIN, Dr. Adriana Elisabeth, hadir memberikan tanggapan terhadap hasil penelitian yang dipaparkan tim koalisi masyarakat sipil. Dalam tanggapannya, ia menyampaikan apresiasi dan menyinggung pentingnya pengalaman, konsolidasi, serta keterlibatan berbagai pihak dalam memahami persoalan pembangunan di Papua.
