Jakarta – Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, Laksamana Pertama TNI Salim, S.E., M.Phil., M.Tr.Opsla., menghadiri Peluncuran Buku Soemitro Djojohadikusumo: Anti Penjajahan, Sebuah Pergolakan Pemikiran Ekonomi Politik Indonesia, Simposium Nasional bertema “Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045”, serta Deklarasi Hari Kebangkitan Ekonomi Pancasila di Auditorium Yusuf Ronodipuro, Gedung RRI Pusat, Jakarta, Selasa (4/8/2026).
Kegiatan tersebut mengusung semangat membangun kembali kedaulatan ekonomi Indonesia melalui penguatan ekonomi Pancasila yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945. Deklarasi yang mengangkat tema “Semua Warga Negara Berhak Kaya, Sejahtera, Sentosa, dan Adil Bijaksana” menyerukan pentingnya sistem ekonomi nasional yang berpihak kepada rakyat sekaligus menolak berbagai bentuk penjajahan ekonomi modern.
Dalam sesi tanggapan, Laksma TNI Salim menyampaikan apresiasi terhadap terbitnya buku yang mengangkat kembali pemikiran ekonom nasional Soemitro Djojohadikusumo. Menurutnya, karya tersebut menjadi kontribusi penting dalam memperkaya khazanah pemikiran ekonomi Indonesia sekaligus menghidupkan kembali semangat kemandirian bangsa.
Ia menilai salah satu kekuatan utama buku tersebut adalah pandangan bahwa penjajahan tidak lagi selalu hadir dalam bentuk kolonialisme fisik, tetapi juga melalui dominasi ekonomi, penguasaan sumber daya alam, ketergantungan teknologi, serta pengaruh pasar global yang dapat mengurangi kedaulatan ekonomi nasional.
Laksma Salim menambahkan, gagasan anti penjajahan ekonomi harus diterjemahkan secara lebih operasional dalam berbagai kebijakan strategis, seperti penguatan industri nasional, pembangunan teknologi, reformasi kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga strategi menghadapi ekonomi digital di tengah dinamika global.
Menurutnya, hubungan antara ekonomi nasional dan ekonomi global juga perlu dijelaskan secara komprehensif agar masyarakat memahami bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat diterapkan tanpa mengurangi daya saing Indonesia di tingkat internasional.
“Semangat anti penjajahan ekonomi bukanlah ajakan untuk menutup diri dari dunia internasional, melainkan upaya memperkuat kapasitas nasional, membangun institusi yang tangguh, serta menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi gagasan penyusunan Undang-Undang Perekonomian Nasional yang dinilai sebagai ikhtiar mengembalikan arah pembangunan ekonomi sesuai amanat konstitusi. Selama ini, menurutnya, berbagai regulasi ekonomi masih tersebar di banyak sektor sehingga sering kehilangan arah besar pembangunan ekonomi nasional.
Lebih lanjut, Laksma Salim menegaskan bahwa Pancasila harus ditempatkan sebagai dasar filosofis penyelenggaraan ekonomi nasional. Nilai-nilai dalam setiap sila perlu diterjemahkan menjadi kebijakan konkret, mulai dari perlindungan terhadap pekerja, penguatan koperasi dan UMKM, pemerataan pembangunan, hingga terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Melalui peluncuran buku, simposium nasional, dan Deklarasi Kebangkitan Ekonomi Pancasila ini, para peserta berharap lahir rumusan kebijakan ekonomi yang semakin berorientasi pada kepentingan nasional, memperkuat kedaulatan bangsa, serta menjadi fondasi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045.
