Menteri Kebudayaan Fadli Zon Tegaskan Penguatan Ekosistem Budaya dan Akses Terbuka Buku Sejarah Nasional di 2026
Jakarta, 8 Januari 2026 — Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem kebudayaan nasional serta memperluas akses publik terhadap pengetahuan sejarah pada tahun 2026. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon, dalam kegiatan Refleksi 2026 dan Kebijakan 2026 Kementerian Kebudayaan yang digelar di Kantor Kementerian Kebudayaan, Jakarta, Kamis (8/1).
Fadli Zon menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2025, Kementerian Kebudayaan sebagai institusi baru telah fokus pada proses konsolidasi dan penataan kelembagaan. Berbagai program komunikasi dan kerja kebudayaan dijalankan melalui tiga direktorat utama, yakni Registrasi, Diplomasi Kebudayaan, serta Promosi dan Kerja Sama.
“Tahun 2025 itu kita fokus pada getting the institution right, memastikan kelembagaan Kementerian Kebudayaan solid, baik dari sisi struktur, regulasi, maupun koordinasi. Di tahun 2026 ini, kita masuk pada tahap pendalaman dan penguatan dari apa yang sudah kita bangun,” ujar Fadli Zon.
Ia menekankan bahwa mega diversity atau keberagaman budaya Indonesia merupakan kekuatan pemersatu bangsa sekaligus identitas yang lahir dari sejarah peradaban panjang Nusantara. Oleh karena itu, kekayaan budaya nasional akan terus diregistrasi, dilindungi, dan dimajukan melalui kolaborasi lintas sektor.
“Kekayaan budaya ini harus dijaga sebagai binding power, sebagai kekuatan persatuan kita. Upaya pemajuan kebudayaan tidak bisa dilakukan sendiri, tetapi perlu kerja sama pemerintah daerah, swasta, korporasi, komunitas budaya, seniman, budayawan, hingga individu yang peduli,” tambahnya.
Pada 2026, Kementerian Kebudayaan juga akan memperkuat pembangunan ekosistem budaya di berbagai subsektor, mulai dari film, musik, sastra, seni pertunjukan, seni rupa, hingga warisan budaya takbenda dan cagar budaya. Selain itu, pemajuan museum-museum daerah, revitalisasi keraton dan kerajaan Nusantara, pembangunan rumah budaya di luar negeri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, serta produksi film-film bertema perjuangan bangsa juga menjadi prioritas.
Buku Sejarah Nasional Gratis dan Terbuka untuk Publik
Menjawab pertanyaan media terkait penulisan buku sejarah nasional, Fadli Zon menegaskan bahwa buku tersebut bukan ditulis oleh Kementerian Kebudayaan, melainkan oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia, dengan fasilitasi dari kementerian.
“Yang menulis adalah para sejarawan, bukan kementerian. Kita hanya memfasilitasi. Nantinya buku sejarah ini akan tersedia dalam bentuk PDF dan bisa diakses gratis oleh publik karena dibiayai APBN,” jelasnya.
Buku sejarah tersebut akan didistribusikan melalui website resmi Kementerian Kebudayaan dan sejumlah platform lain agar mudah diakses masyarakat luas. Selain itu, Kementerian Kebudayaan juga akan membentuk tim penulisan buku sejarah tematik yang mencakup Majapahit, Sriwijaya, Samudera Pasai, serta Perang Mempertahankan Kemerdekaan (1945–1950). Tim penulis ditargetkan mulai bekerja pada Januari 2026.
Pemajuan Museum dan Cagar Budaya di Daerah
Terkait data kunjungan museum dan cagar budaya yang mencapai sekitar 4,2 juta pengunjung sepanjang 2025, Fadli Zon menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan akumulasi kunjungan museum dan situs cagar budaya di seluruh Indonesia. Ke depan, Kementerian Kebudayaan akan mendorong peningkatan kualitas museum daerah melalui perbaikan fasilitas, tata pamer, alur cerita, edukator, infrastruktur pendukung, hingga kenyamanan pengunjung.
“Museum harus hidup, menarik, dan edukatif. Itu sebabnya kita dorong perbaikan fasilitas dan pembentukan ekosistem budaya di daerah. Sangat tergantung pada kepedulian kepala daerah terhadap kebudayaan,” ungkapnya.
Fadli Zon berharap semakin banyak pemerintah daerah yang menjadikan kebudayaan sebagai prioritas pembangunan, sehingga pemajuan kebudayaan dapat berjalan berkelanjutan dan memberi dampak luas bagi masyarakat.
