Suara pembaharuan.net||Jakarta– Pelaksanaan sejumlah program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang terangkum dalam Asta Cita dinilai masih menghadapi berbagai tantangan. Sejumlah persoalan, mulai dari distribusi pangan, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga kenaikan harga kebutuhan masyarakat, menjadi catatan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Pengamat BUMN Herry Gunawan menilai, meskipun program-program pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya perlu dievaluasi secara menyeluruh agar sejalan dengan target yang telah ditetapkan.
Menurut Herry, keberhasilan kebijakan ketahanan pangan dan energi tidak cukup diukur berdasarkan capaian produksi atau ketersediaan barang secara nasional. Pemerintah juga perlu memastikan keterjangkauan harga, kualitas produk, serta keberlanjutan pengelolaannya.
“Untuk menilai ketahanan pangan dan energi, ada empat indikator yang perlu diperhatikan. Pertama, ketersediaan barang. Kedua, keterjangkauan harga bagi masyarakat. Ketiga, keamanan atau kualitas produk. Keempat, keberlanjutan pengelolaannya,” kata Herry dalam diskusi PWJ Forum di Logika Kopi Bangka, Jakarta, Sabtu (24/10/2026).
Ia mencontohkan persoalan ketahanan pangan melalui klaim surplus beras yang kerap disampaikan Kementerian Pertanian. Menurutnya, surplus secara nasional belum otomatis menjamin ketersediaan beras yang merata di seluruh wilayah.
“Di atas kertas, kita mungkin surplus beras. Namun, pertanyaannya, mengapa di sejumlah daerah masih terjadi kelangkaan? Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya produksi, tetapi juga distribusi dan keterjangkauan. Artinya, ketahanan pangan tidak bisa dinilai hanya dari angka surplus,” ujarnya.
Herry juga menyoroti tata kelola sektor energi, khususnya terkait fungsi pengawasan kualitas BBM. Ia mempertanyakan potensi konflik kepentingan apabila lembaga yang menjalankan fungsi pengujian dan pengawasan kualitas juga terlibat dalam kegiatan impor minyak.
Ia merujuk pada Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas), yang menurutnya selama ini berperan dalam pengujian kualitas produk BBM, termasuk memastikan kesesuaian spesifikasi bahan bakar yang dipasarkan kepada masyarakat.
“Kalau lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan kualitas juga terlibat sebagai importir, perlu ada kejelasan mengenai pemisahan fungsi dan mekanisme pengawasannya. Ini penting untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik,” kata Herry.
Selain tata kelola, ia menyoroti laporan kelangkaan BBM di sejumlah daerah yang disebutnya berdampak pada antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia mencontohkan kondisi yang terjadi di Bali dan mulai merambat ke sejumlah wilayah di Jawa Timur.
Menurut Herry, persoalan tersebut perlu ditangani secara serius karena ketersediaan energi berkaitan langsung dengan aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta distribusi barang dan jasa.
Persoalan lainnya adalah tekanan harga kebutuhan masyarakat. Herry menyoroti angka inflasi sektor transportasi sebesar 4,84 persen serta kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 4,37 persen yang disampaikan dalam diskusi tersebut.
Ia menilai, pergerakan harga pada kedua kelompok pengeluaran itu perlu menjadi perhatian karena berkaitan erat dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, penilaian terhadap angka tersebut perlu mempertimbangkan periode pengukuran dan data statistik yang menjadi acuannya.
“Transportasi dan kebutuhan pangan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan ketahanan pangan dan energi benar-benar memberikan dampak nyata. Evaluasi besar diperlukan agar pelaksanaan program sesuai dengan cita-cita yang telah disampaikan Presiden,” ujarnya.
Dalam diskusi yang sama, Direktur Eksekutif Infast Bestari, Gede Sandra, juga menilai sejumlah program pemerintah memiliki tujuan yang baik, tetapi masih memerlukan perbaikan dalam mekanisme pelaksanaannya.
Ia mengapresiasi arah kebijakan yang menempatkan negara sebagai pihak yang berperan dalam melindungi masyarakat sekaligus mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi. Meski demikian, menurut Gede, pelaksanaan program perlu memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran.
Salah satu program yang disorotnya adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Gede menilai, pengembangan koperasi semestinya bertumpu pada partisipasi anggota, bukan semata-mata melalui pendekatan dari atas ke bawah atau *top-down*.
“Tujuan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih itu baik, antara lain untuk mendorong semangat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Namun, cara membangunnya perlu dikritisi. Koperasi akan sulit berkembang jika tidak tumbuh dari partisipasi dan kebutuhan anggotanya,” kata Gede.
Ia menjelaskan, prinsip utama koperasi adalah kepemilikan bersama dan keterlibatan anggota dalam pengelolaan serta pengambilan keputusan. Karena itu, keberhasilan program koperasi tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibentuk, tetapi juga dari kualitas tata kelola, partisipasi anggota, dan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Gede menilai, penguatan koperasi berpotensi menjadi salah satu instrumen untuk memperluas pemerataan ekonomi apabila dilaksanakan dengan tata kelola yang tepat. Ia mencontohkan sejumlah negara yang mengembangkan koperasi dalam berbagai sektor ekonomi, mulai dari produksi, layanan publik, hingga jasa keuangan.
Ia juga menyoroti masih terbatasnya kontribusi ekonomi koperasi di Indonesia dibandingkan dengan besarnya perekonomian nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pembenahan ekosistem koperasi, termasuk penguatan kelembagaan, akses pembiayaan, dan kapasitas anggota.
“Gagasan membangun Koperasi Desa Merah Putih merupakan ide yang baik. Namun, keberhasilannya sangat ditentukan oleh cara pelaksanaan. Koperasi harus tumbuh dengan melibatkan masyarakat, memiliki tata kelola yang sehat, dan memberikan manfaat nyata bagi anggotanya,” ujarnya.
Kedua narasumber menekankan pentingnya evaluasi kebijakan agar tujuan program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi hasil yang dirasakan masyarakat. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas pelaksanaan, distribusi manfaat, transparansi tata kelola, serta kemampuan program menjawab persoalan mendasar di sektor pangan dan energi.
Dengan demikian, pelaksanaan Asta Cita tidak hanya dinilai dari besarnya program atau target yang ditetapkan, tetapi juga dari konsistensi implementasi dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.














